15 Pos Perbatasan Dibangun Oleh PUPR Untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa

- Jurnalis

Minggu, 9 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perbatasan negara harus dijaga dengan maksimal agar tidak terjadi pelanggaran teritorial wilayah.

Selain itu hal ini juga untuk mempertegas kedaulatan bangsa agar tidak diserobot oleh negara lain.

Kementerian PUPR telah membangun 15 pos lintas batas negara (PLBN) sebagai upaya pemerintah menjaga kedaulatan negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembangunan PLBN juga untuk mengurangi disparitas serta memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.

Baca Juga :  Vladimir Putin Tidak Membiarkan Palestina Berjuang Sendiri Melawan Israel di Gaza

“Sejak tahun 2015- 2024 ditargetkan pembangunan 18 PLBN. Ada pun capaian hingga tahun 2023 sebanyak 15 PLBN selesai dibangun”. kata Sesditjen Perumahan M. Hidayat di Jakarta, Sabtu (8/6/24).

“Sebanyak tujuh PLBN selesai dibangun pada gelombang pertama yaitu PLBN Aruk, Entikong, Badau (Kalbar), Mota’ain, Motamasin, Wini (NTT), dan Skouw.

Baca Juga :  Penyebab Gempa di Maluku Utara DiJelaskan Oleh BMKG, Berikut Cuplikannya

Selanjutnya delapan PLBN dibangun yaitu Serasan, Jagoi Babang, Sei Pancang/Sei Nyamuk, Napan, Yetetkun, Sota, Long Nawang, dan Labang,” kata M. Hidayat.

Sementara dua PLBN belum dilaksanakan yaitu Sei Kelik (Kalbar) karena akses jalan menuju PLBN tidak layak.

Serta adanya permasalahan lahan, dan PLBN Oepoli (NTT) karena permasalahan batas negara dengan Timor Leste.

Berita Terkait

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta
Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:45 WIB

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terbaru