5 Daerah di Indonesia yang Memiliki Hak Otonomi Khusus Beserta Dengan Keistimewaannya

- Jurnalis

Rabu, 4 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Daerah dengan Otonomi Khusus Di Indonesia

Daerah dengan Otonomi Khusus Di Indonesia

Indonesia memiliki 38 Provinsi yang diantaranya mempunyai hak otonomi Khusus.

Hak otonomi khusus membolehkan daerah untuk menerapkan aturan secara istimewa.

Regulasi daerah yang memiliki hak otonomi khusus diterapkan kepada masyarakat sekitar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak heran jika dalam suatu moment tertentu daerah istimewa melakukan aktifitas yang tidak dilakukan oleh daerah lainnya.

Baca Juga :  Panitia Seleksi KPK 2024 Berasal Dari Unsur Pemerintahan Dan Kalangan Profesional

Misalnya dalam acara adat, penyelenggaraan peraturan serta kebiasaan sosial masyarkat.

Ada juga daerah yang mendapatkan otonomi khusus karena menjadi pusat pemerintahan.

Berikut ini daftar provinsi yang memiliki hak otonomi khusus di Indonesia

1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus.

Baca Juga :  Kemhan Kerjasama Dengan Singapura Terkait Keamanan Kawasan Asia Pasifik

Yogyakarta mendapatkan hak otonomi khusus berdasarkan sejarah pendirian Bangsa dan Negara.

Hal ini di atur dalam UU NO. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan Yogyakarta adalah dalam pemilihan jabatan pemimpin daerah tidak di lakukan dengan cara pemilu melainkan secara kesultanan atau kerajaan.

2. Provinsi Aceh

Sumber Berita : dikutip dari berbagai sumber

Berita Terkait

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terbaru