Aglomerasi Lahir Setelah Jakarta Tidak Lagi Menjadi Daerah Khusus Ibu Kota

- Jurnalis

Kamis, 14 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri dalam Negeri M. Tito Karnavian

Menteri dalam Negeri M. Tito Karnavian

Perubahan administratif suatu daerah sudah diatur dalam Undang Undang yang sudah disahkan oleh Negara.

Banyak pertimbangan yang menyebabkan berubahnya status daerah atau wilayah sehingga berbeda dengan awal mulanya.

Hal ini seperti keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan status Jakarta pasca tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota (DKI).

Namun dalam rencana pemerintah, kota Jakarta nanti ruang lingkupnya akan diperluas menjadi kota aglomerasi.

Perlu dipahami bahwa Kota aglomerasi yaitu kota yang pembangunannya akan diikuti oleh kota-kota satelitnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur.

Menurut Tito keputusan kota aglomerasi dipilih karena tidak perlu mengubah arah pembangunannya secara administrasi menjadi kota megapolitan atau metropolitan.

Baca Juga :  Jadwal Final Liga Champions 2023-2024 Antara Real Madrid dan Borussia Dortmund, Berikut Sejarah Pertemuan Kedua Tim

“Karena berpotensi merubah undang-undang (UU) banyak sekali, UU Jawa Barat, UU Banten, UU tentang Depok, UU Bekasi, UU banyak sekali, sehingga disepakati kawasan aglomerasi yang tidak ada keterikatannya masalah administrasi,”

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB