APBN 2023 Mengalami Perubahan dan Diatur Perpres No. 75/2023 Ditetapkan Tanggal 10 November 2023.

- Jurnalis

Senin, 13 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Rapat di DPR RI

Foto Rapat di DPR RI

Untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia maka Negara menyusun APBN.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 direvisi Presiden Joko Widodo.

Revisi ini terutama terjadi dari sisi penerimaan, belanja, hingga rencana penerbitan surat utang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023.

Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Jokowi tetapkan dan tandatangani Perpres No. 75/2023 ini pada tanggal 10 November 2023.

Di dalam nya termuat alasan pengubahan, di antaranya hasil rapat dengan Badan Anggaran DPR.

“Bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan Negara, belanja Negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL),” sesuai yang tertulis pada bagian menimbang Perpres tersebut diikuti Senin (13/11/2023).

Baca Juga :  Tanggapan Jokowi Terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Capres Cawapres

“Sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2023 perlu dilakukan perubahan rincian,” dikutip dari ketentuan tersebut.

Perubahan pertama berasal dari rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2023.

Target pendapatan pajak dalam Negeri menjadi senilai Rp 2.045,45 triliun, dari sebelumnya ditetapkan dalam Perpres 103/2022 sebesar Rp 1.963,48 triliun.

Seluruh komponen mengalami perubahan, seperti Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi Rp 1.049,54 triliun dari sebelumnya hanya Rp 935,06 triliun.

PPN Dalam Negeri yang turun menjadi Rp 438,79 triliun awalnya senilai Rp 475,37

Baca Juga :  Hasil Survey Calon Presiden 2024 di Nusa Tenggara Barat, Prabowo Diatas Angin

Pendapatan cukai pun ditetapkan turun menjadi Rp 227,21 triliun sebelumnya Rp 245,44 triliun.

Pendapatan cukai hasil tembakau diturunkan menjadi Rp 218,69 triliun dari awalnya Rp 232,58 triliun.

Serta cukai minuman beralkohol turun menjadi Rp 8,38 triliun dari Rp 8,66 triliun.

Selain itu, Perpres 75/2023 ini juga mengosongkan target pendapatan cukai produk plastik maupun minuman berpemanis dalam Negeri.

Dari sebelumnya masing-masing targetnya sebesar Rp 980 miliar dan Rp 3,08 triliun.

Khusus untuk bagian pendapatan pajak perdagangan internasional, naik menjadi sebesar Rp 72,89 triliun.

Berasal dari pendapatan bea masuk yang naik menjadi Rp 53,09 triliun dari sebelumnya Rp 47,52 triliun.

Sumber Berita : cnbc

Berita Terkait

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terbaru