APBN 2023 Mengalami Perubahan dan Diatur Perpres No. 75/2023 Ditetapkan Tanggal 10 November 2023.

- Jurnalis

Senin, 13 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Rapat di DPR RI

Foto Rapat di DPR RI

Untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia maka Negara menyusun APBN.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 direvisi Presiden Joko Widodo.

Revisi ini terutama terjadi dari sisi penerimaan, belanja, hingga rencana penerbitan surat utang.

Perubahan APBN Tahun Anggaran 2023 itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023.

Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Jokowi tetapkan dan tandatangani Perpres No. 75/2023 ini pada tanggal 10 November 2023.

Di dalam nya termuat alasan pengubahan, di antaranya hasil rapat dengan Badan Anggaran DPR.

“Bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan Negara, belanja Negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL),” sesuai yang tertulis pada bagian menimbang Perpres tersebut diikuti Senin (13/11/2023).

Baca Juga :  Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Naik 3,57% Tahun 2024, Berlaku Mulai Bulan Januari

“Sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2023 perlu dilakukan perubahan rincian,” dikutip dari ketentuan tersebut.

Perubahan pertama berasal dari rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2023.

Target pendapatan pajak dalam Negeri menjadi senilai Rp 2.045,45 triliun, dari sebelumnya ditetapkan dalam Perpres 103/2022 sebesar Rp 1.963,48 triliun.

Seluruh komponen mengalami perubahan, seperti Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi Rp 1.049,54 triliun dari sebelumnya hanya Rp 935,06 triliun.

PPN Dalam Negeri yang turun menjadi Rp 438,79 triliun awalnya senilai Rp 475,37

Baca Juga :  Biaya Naik Haji 2024 Diusulkan Kementerian Agama Sebesar 105 juta Rupiah, Saat ini Masih Dirapatkan

Pendapatan cukai pun ditetapkan turun menjadi Rp 227,21 triliun sebelumnya Rp 245,44 triliun.

Pendapatan cukai hasil tembakau diturunkan menjadi Rp 218,69 triliun dari awalnya Rp 232,58 triliun.

Serta cukai minuman beralkohol turun menjadi Rp 8,38 triliun dari Rp 8,66 triliun.

Selain itu, Perpres 75/2023 ini juga mengosongkan target pendapatan cukai produk plastik maupun minuman berpemanis dalam Negeri.

Dari sebelumnya masing-masing targetnya sebesar Rp 980 miliar dan Rp 3,08 triliun.

Khusus untuk bagian pendapatan pajak perdagangan internasional, naik menjadi sebesar Rp 72,89 triliun.

Berasal dari pendapatan bea masuk yang naik menjadi Rp 53,09 triliun dari sebelumnya Rp 47,52 triliun.

Sumber Berita : cnbc

Berita Terkait

PJ Gubernur Jatim 2024 Melakukan Sumpah Jabatan Dipandu Mendagri
Khofifah Digantikan Oleh Sekda Jatim Dalam Memimpin Jawa Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden
KPK Lokakarya Bersama OPDAT Amerika Serikat Membahas Tindak Pidana Pencucian Uang
Demo Kades di Gedung DPR RI Menuntut Revisi Undang Undang Desa
Gaji PNS dan TNI-Polri 2024 Setelah Dinaikkan Presiden Jokowi Serta Diatur Dalam Peraturan Pemerintah
Gaji PNS Serta TNI-Polri Naik 8%, Peraturannya Sudah Ditanda Tangani Oleh Presiden Jokowi
Jadwal Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil 2024 Membutuhkan 2,3 Juta Formasi
OJK Menerbitkan 4 Aturan Baru Tentang Asuransi dan Dana Pensiun

Berita Terkait

Sabtu, 17 Februari 2024 - 10:21 WIB

PJ Gubernur Jatim 2024 Melakukan Sumpah Jabatan Dipandu Mendagri

Selasa, 13 Februari 2024 - 16:08 WIB

Khofifah Digantikan Oleh Sekda Jatim Dalam Memimpin Jawa Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden

Sabtu, 3 Februari 2024 - 13:17 WIB

KPK Lokakarya Bersama OPDAT Amerika Serikat Membahas Tindak Pidana Pencucian Uang

Jumat, 2 Februari 2024 - 10:36 WIB

Demo Kades di Gedung DPR RI Menuntut Revisi Undang Undang Desa

Rabu, 31 Januari 2024 - 09:52 WIB

Gaji PNS dan TNI-Polri 2024 Setelah Dinaikkan Presiden Jokowi Serta Diatur Dalam Peraturan Pemerintah

Rabu, 31 Januari 2024 - 09:36 WIB

Gaji PNS Serta TNI-Polri Naik 8%, Peraturannya Sudah Ditanda Tangani Oleh Presiden Jokowi

Kamis, 11 Januari 2024 - 15:28 WIB

Jadwal Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil 2024 Membutuhkan 2,3 Juta Formasi

Kamis, 11 Januari 2024 - 10:34 WIB

OJK Menerbitkan 4 Aturan Baru Tentang Asuransi dan Dana Pensiun

Berita Terbaru