Aturan Terbaru Usia Pensiun PNS Sudah Ditetapkan Menjadi Undang Undang, Persiapkan Diri Baik Baik

- Jurnalis

Selasa, 24 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi Foto seragam PNS

ilustrasi Foto seragam PNS

Aturan terbaru tentang batas usia pensiun PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Batas usia pensiun wajib diketahui oleh pihak yang ingin menjadi PNS atau sudah menjabat.

Undang Undang ASN mengatur batas usia pensiun tergantung dari jabatan yang diemban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan ada dua jenis kelompok jabatan, yakni manajerial dan non manajerial.

Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi (JPT) utama, JPT madya, JPT pratama, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas.

Baca Juga :  Instruksi Menteri Dalam Negeri Kepada PJ Kepala Daerah di Seluruh Indonesia Terkait Inflasi

Sedangkan non manajerial meliputi jabatan fungsional dan pelaksanaan.

kebijakan itu juga mengatur secara khusus tentang pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI maupun anggota Polri.

Perubahan nomenklatur tersebut sedikit banyak juga memengaruhi aturan batas usia pensiun ASN.

Berikut aturan terkait batas masa pensiun berdasarkan RUU ASN versi draft 25 September 2023:

Baca Juga :  OJK Menerbitkan 4 Aturan Baru Tentang Asuransi dan Dana Pensiun

UU ASN (Pasal 55)

Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:

a. Jabatan Manajerial:

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pengawas dan pejabat administrator.

b. Jabatan Nonmanajerial:

Sumber Berita : menpan.go.id

Berita Terkait

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terbaru