Cara Menghitung Uang Pesangon Karyawan Swasta Menurut UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023

- Jurnalis

Rabu, 1 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dokumentasi Demo Buruh yang menolak PHK sepihak

dokumentasi Demo Buruh yang menolak PHK sepihak

 

Perhitungan uang pesangon dilakukan perusahaan ketika karyawan swasta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ada berbagai alasan dilakukannya PHK atau berhenti bekerja yang dijelaskan secara spesifik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga karyawan swasta yang mengalami PHK harus mengetahui cara menghitung uang pesangon yang seharusnya diterima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Terdapat 17 alasan dilakukannya PHK terhadap karyawan perusahaan swasta yaitu.

jika terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh lagi.

Maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Jika terjadi ambil alih perusahaan, maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Baca Juga :  Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Terjadi pengambilalihan perusahaan yang berakibat pada terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan kerja, maka pengusaha dapat melakukan PHK.

Jika perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 0,5 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun.

Maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 0,5 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian, maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure), maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 0,5 kali dari tabel perhitungan.

Baca Juga :  Ciri Ciri Warung Madura Yang Dibatasi Jam Operasinya Oleh Peraturan Daerah

Jika terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup.

Maka pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 0,75 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang karena mengalami kerugian.

Maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 0,5 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena mengalami kerugian.

Maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Jika perusahaan pailit, maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 0,5 kali dari tabel perhitungan.

Jika pekerja/buruh mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan perbuatan buruk.

Maka pekerja/buruh berhak menerima uang pesangon 1 kali dari tabel perhitungan.

Sumber Berita : UU Omnibuslaw

Berita Terkait

Pemilihan Ulang Dilakukan di Berbagai Daerah Terkait Pileg 2024, Berikut Ketentuan Dari Mahkamah Konstitusi
Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional Akan Meningkat, Tetapi Membutuhkan Waktu Dalam Pengelolaannya
Piutang pembiayaan meningkat Pada Tahun 2024, Berikut Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan
Besar Anggaran Yang Diajukan Polri Untuk Tahun 2025, Untuk Melindungi, Mengayomi dan MElayani Masyarakat
Alasan Jokowi Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di IKN, Wapres Memiliki Peran Penting di Jakarta
Hotel di Tangerang Menyala dan Sulit Dipadamkan, Ada Korban Jiwa Yang Tidak Sempat Diselamatkan
Muhammadiyah Masih Mempertimbangkan Tawaran Pemerintah Untuk Mengelola Tambang
Idul Adha 1445 Hijriah Jatuh Pada Hari Senin 17/6, Sudah Ditetapkan dan Diumumkan Resmi Oleh Pemerintah

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:17 WIB

Pemilihan Ulang Dilakukan di Berbagai Daerah Terkait Pileg 2024, Berikut Ketentuan Dari Mahkamah Konstitusi

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:15 WIB

Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional Akan Meningkat, Tetapi Membutuhkan Waktu Dalam Pengelolaannya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:45 WIB

Piutang pembiayaan meningkat Pada Tahun 2024, Berikut Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:40 WIB

Besar Anggaran Yang Diajukan Polri Untuk Tahun 2025, Untuk Melindungi, Mengayomi dan MElayani Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:24 WIB

Alasan Jokowi Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di IKN, Wapres Memiliki Peran Penting di Jakarta

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:07 WIB

Hotel di Tangerang Menyala dan Sulit Dipadamkan, Ada Korban Jiwa Yang Tidak Sempat Diselamatkan

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:05 WIB

Muhammadiyah Masih Mempertimbangkan Tawaran Pemerintah Untuk Mengelola Tambang

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:25 WIB

Idul Adha 1445 Hijriah Jatuh Pada Hari Senin 17/6, Sudah Ditetapkan dan Diumumkan Resmi Oleh Pemerintah

Berita Terbaru