Chairman & CEO Freeport McMoran Mengunjungi Presiden Jokowi, Kabar Baik Untuk Indonesia

- Jurnalis

Jumat, 29 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Presiden Jokowi di acara Festifal Like

foto Presiden Jokowi di acara Festifal Like

 

Indonesia akan semakin jaya jika saham PT Freeport dikuasai kembali oleh Negara karena pendapatannya sangat tinggi.

Jika sebelumnya Presiden Joko Widodo hanya menyampaikan kabar tersebut namun kali ini sudah menunjukkan keseriusannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joko Widodo yakin kepemilikan 61% Indonesia di PT Freeport Indonesia bisa mencapai kesepakatan setidaknya pada Juni 2024.

Pemerintah pun kini tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca Juga :  Forum Alumni GMNI Apresiasi PSHT Deklarasi Pemilu Damai 2024

Revisi Peraturan Pemerintah ini terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia agar bisa diajukan dan diputuskan segera.

Sehingga tidak perlu menunggu 5 tahun sebelum masa IUPK Freeport berakhir pada 2041 mendatang.

Dalam PP No.96 tahun 2021 menjelaskan bahwa pemegang IUPK baru bisa mengajukan perpanjangan izin tambang paling cepat 5 tahun sebelum izin berakhir.

Negosiasi kepemilikan saham Indonesia menjadi 61% di PT Freeport Indonesia ini juga bagian dari proses revisi PP No.96 tahun 2021 tersebut.

Baca Juga :  Pengungsi Rohingnya Berlabuh di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar Sebelum Fajar Terbit

“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu (61%) bisa kita dapatkan,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi proses negosiasi masih berjalan alot, “Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan jika revisi Peraturan Pemerintah ini bisa segera dirampungkan dalam waktu dekat.

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB