Demo Kades di Gedung DPR RI Menuntut Revisi Undang Undang Desa

- Jurnalis

Jumat, 2 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumentasi Aksi Demonstrasi Apdesi

Dokumentasi Aksi Demonstrasi Apdesi

Menjelang pemilihan Presiden 2024 Indonesia di hebohkan dengan demo perangkat desa.

Tuntutan mereka terdiri dari beberapa hal mulai gaji hingga lama jabatan Kepala Desa.

Gaji Kepala Desa ramai dibicarakan usai demo APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demo tersebut dilaksanakan di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 31 Januari 2024.

Baca Juga :  OJK Menerbitkan 4 Aturan Baru Tentang Asuransi dan Dana Pensiun

Para Kades tersebut menuntut percepatan revisi Undang-Undang Desa segera dilaksanakan.

Yang berisi tentang masa jabatan yang erat hubungannya dengan gaji Kepala Desa.

Sebenarnya tuntutan utama bukan gaji Kepala Desa, namun tentang masa jabatan Kades.

Baca Juga :  Pernyataan BULOG Terkait Rencana Impor Beras Tahun 2024, Tergantung Musim dan Tingkat Produksi Petani

Jabatan awalnya 6 tahun agar diubah 9 tahun seperti dilansir marhaenis.com dari Antaranews.

Masa jabatan 9 tahun sudah ditunggu pengesahannya melalui revisi UU Desa yang namun hingga kini belum disahkan DPR RI.

Jika revisi UU Desa resmi disahkan, maka Kades bisa terpilih sebanyak 3 periode dan menjalani masa jabatan 27 tahun.

Berita Terkait

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terbaru