Ekspor Kratom Mendapatkan Izin Dari Kementerian Perdagangan Tetapi Harus Diatur Populasinya

- Jurnalis

Selasa, 7 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Produk pertanian akan kembali dihebohkan dengan diberlakukannya komoditas baru yang diminati pasar.

Komoditas tersebut cenderung sangat diminati oleh pembeli dari luar negeri karena dianggap memiliki banyak manfaat.

Oleh sebab itu pemerintah memberikan izin jika ingin memasarkan tetapi harus mengikuti peraturan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan dalam sebuah kesempatan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas telah membebaskan perdagangan ekspor tanaman herbal kratom.

Namun dia menegaskan agar perdagangan tanaman herbal tersebut diatur agar terkendali.

Baca Juga :  Muhammadiyah Menetapkan Awal Puasa Ramadhan 2024 Pada Hari Senin 11 Maret

supaya tidak berdampak kepada jatuhnya nilai dari kratom itu sendiri secara nilai jual.

“Ekspor kratom diperbolehkan namun saya bilang kepada teman-teman Asosiasi Kratom yang di Kalimantan, mbok diatur, karena kalau nggak diatur kasihan petaninya, bisa jadi murah sekali nanti harganya. Mungkin dari harga awalnya tinggal 5%, karena nggak diatur,” ujar Zulhas kepada wartawan saat mengunjungi Bea Cukai Bandara Internasional Soetta, Cengkareng, Senin (6/5/2024).

Zulhas menilai, jika perdagangan kratom nantinya diatur dan ditetapkan kuota penjualannya.

Baca Juga :  Pilpres Rusia 2024 Dimulai Vladimir Putin Tetap Kokoh Tidak Tertandingi

Sehingga harga tanaman herbal tersebut di tingkat petani bisa terjaga, dan tanamannya tidak mudah rusak.

“semua berlomba-lomba menjual, nggak diatur, sehingga harganya sangat mudah hancur.

Boleh bebas ekspor (kratom), cuma saya usul sama mereka untuk diatur. Kalau nggak diatur harganya murah sekali, kasihan petaninya,” ucapnya.

Zulhas mengakui bahwa pihaknya yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum ada mengatur terkait penjualan dan/atau perdagangan kratom.

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB