Erick Thohir Tidak Akan Kompromi Kepada Koruptor BUMN, MoU Dengan BPKP Disaksikan Jaksa Agung

- Jurnalis

Sabtu, 8 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Korupsi menjadi hantu kemiskinan yang harus segera dimusnahkan jika ingin masa depan Indonesia cemerlang.

Bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dampaknya tetapi menyangkut sosial dan kualitas pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Semua pihak harus bersatu padu dalam memerangi korupsi agar bisa memperbaiki sistem yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Kondisi semakin parah ketika badan usaha milik negara yang diharapkan bisa memberi sumbangsih pendapaan tetapi malah jadi ajang korupsi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan tidak pernah menutup mata pada kasus-kasus yang menimpa perusahaan milik negara.

Baca Juga :  Tahapan Dan Ketentuan Jamaah Haji 2024, Tidak Bisa Berangkat Meskipun Sudah Lunas

“Dalam menangani kasus-kasus policy kita sama, kita tidak menutup mata jika terjadi pelanggaran.

Saya tidak pernah bilang kita sempurna, memang kalau ada oknum-oknum kita tindak tegas,” ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Jumat.

Erick menyebut, Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memeriksa keuangan.

Peringatan awal soal laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bawah BUMN, selalu disampaikan, termasuk untuk kasus Indofarma.

Baca Juga :  Kemenperin Menyelesaikan Regulasi Penguat Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

“Early warning itu sebenarnya sudah ada dan kita melaporkan ini ke BPKP.

Jadi early warning ada, tapi kita laporkan ke BPKP supaya BPKP yang menindaklanjuti,” ucap Erick.

Erick juga menyampaikan, sebagian besar kasus-kasus yang terjadi di Kementerian BUMN.

Merupakan masalah lama atau sebelum kepemimpinannya, namun dia berkomitmen untuk terus mendukung program bersih-bersih BUMN.

“Kita terus berupaya bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih atas dukungan selama ini, tapi saya tidak bisa menutup mata kalau 90 persen kasus lama, ternyata 10 persen ada kasus baru,” ujarnya lagi.

Berita Terkait

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta
Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:45 WIB

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terbaru