Hak Karyawan di PHK Termasuk Tunjangan Yang Diterima Beserta Regulasi Hukum Didalamnya

- Jurnalis

Minggu, 12 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Negara mengatur setiap kehidupan masyarakat agar tercipta kemajuan dan kedamaian hidup.

Namun peraturan tersebut melewati uji dan kelayakan sebelum disahkan agar berkekuatan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga peraturan yang dibuat tidak merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat kecil.

Dalam dunia kerja regulasi yang diciptakan dirasa masih kurang menguntungkan karyawan.

Tidak heran jika setiap hari buruh mereka malakukan aksi turun jalan untuk memperjuangkan haknya.

Baca Juga :  Marc Klok Foundation Diharapkan Mampu Melahirkan Pesepakbola Indonesia Masa Depan Yang Bersinar Ditingkat Dunia

Pemutusan Hubungan Kerja juga diatur dalam berbagai sistem dan peraturan dari pemerintah.

Dan Hak-hak mereka sudah tercantum dalam beberapa kebijakan undang undang seperti

* UU No. 13 tahun 2003 Bab 13 tentang Ketenagakerjaan,
* UU No. 13 tahun 2003 juncto UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
* Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf b mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja,
* Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 37 sampai Pasal 39 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja,
* Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 40 sampai Pasal 59 tentang Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Baca Juga :  Bukit Teletubbies Gunung Bromo Kebakaran Akibat Prewedding Menggunakan Flare

Berdasarkan kebijakan tersebut, ada beberapa hak yang harus terpenuhi bagi karyawan meskipun ada perbedaan status.

Hak antara pegawai kontrak dengan pegawai tetap memiliki perbedaan. Berikut hak karyawan yang mengalami PHK.

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB