Instruksi Menteri Dalam Negeri Kepada PJ Kepala Daerah di Seluruh Indonesia Terkait Inflasi

- Jurnalis

Selasa, 31 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dokumentasi Mendagri di Provinsi Jambi

dokumentasi Mendagri di Provinsi Jambi

Akhir akhir ini beberapa kota dan Provinsi memiliki PJ kepada daerah baru.

PJ kepala daerah baru dipilih karena masa jabatan pimpinan daerah sudah berakhir.

Tujuan diadakannya PJ kepala daerah untuk mempimpin sampai terpilih bupati atau gubernur baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemilihan PJ dipilih oleh kementerian dalam negeri yang berasal dari usulan perwakilan daerah.

Muhammad Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri meminta penjabat (Pj) kepala daerah.

Baca Juga :  Total Harta Kekayaan Menteri Pertanian Versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Untuk menjalankan tugas prioritas pemerintah pusat berkaitan langsung dengan masyarakat.

Salah satunya adalah memastikan inflasi di daerah terkendali dengan baik.

Perintah Mendagri Tito Karnavian disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pj. Kepala Daerah Tahun 2023.

Tepatnya di Gedung Sasana Bhakti (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (30/10/2023).

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup masyarakat tinggi.

Baca Juga :  Kementerian Kelautan dan Perikanan Mengajak Pemuda Untuk Menjaga Ekosistem Pada Hari Laut Sedunia 8 Juni

Dan pengaruh serta dampaknya sangat luas bagi masyarakat daerah.

Kalau terjadi kenaikan harga dan langka barangnya, pangan misalnya itu mudah sekali mentrigger.

Gangguan keamanan, termasuk gangguan politik dan pemerintahan,” ujarnya dikutip dari kemendagri.go.id, Selasa (31/10/2023).

Tito juga mengatakan banyak negara yang mengalami pahitnya kenaikan harga barang dan jasa.

Sumber Berita : republika

Berita Terkait

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025
Tapera Dianggap Sama Seperti Taperum, Ombudsman RI Memberikan Penjelasan Bagi Masyarakat Yang Terdampak
Sandiaga Berharap Produsen Besar Bisa Bermitra Dengan UMKM Untuk Memperluas Pasar
Teknologi Modifikasi Cuaca Dilakukan Pemerintah Untuk Mengisi 43 Bendungan di Pulau Jawa
15 Pos Perbatasan Dibangun Oleh PUPR Untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa
Erick Thohir Tidak Akan Kompromi Kepada Koruptor BUMN, MoU Dengan BPKP Disaksikan Jaksa Agung

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:46 WIB

Tapera Dianggap Sama Seperti Taperum, Ombudsman RI Memberikan Penjelasan Bagi Masyarakat Yang Terdampak

Senin, 10 Juni 2024 - 17:15 WIB

Sandiaga Berharap Produsen Besar Bisa Bermitra Dengan UMKM Untuk Memperluas Pasar

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:16 WIB

Teknologi Modifikasi Cuaca Dilakukan Pemerintah Untuk Mengisi 43 Bendungan di Pulau Jawa

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:08 WIB

15 Pos Perbatasan Dibangun Oleh PUPR Untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:27 WIB

Erick Thohir Tidak Akan Kompromi Kepada Koruptor BUMN, MoU Dengan BPKP Disaksikan Jaksa Agung

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:20 WIB

Mendagri Kerjasama Dengan Kementan Mewujudkan Swasembada Pangan, Memanfaatkan Lahan Tidur di Daerah Diolah Menjadi Pertanian Produktif

Berita Terbaru