Mensos Didampingi Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Menyalurkan BPNT dan PKH di Lamongan Jawa Timur

- Jurnalis

Sabtu, 8 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Bantuan sosial pemerintah harus diawasi oleh semua pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan bisa dilakukan sejak pengusulan, penetapan dan distribusi bantuan yang diberikan oleh negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena penyimpangan dilakukan secara leluasa jika tidak ada kontrol sosial dari semua elemen masyarakat.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri mendampingi Kementerian Sosial dalam mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Baca Juga :  Cara Daftar DTKS Bagi Siswa Yang Ingin Mengajukan KIP Kuliah 2024

“Pendampingan ini sebagai bentuk pengawasan,” kata Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Budi Agung Nugraha, Jumat.

Menurut Budi, hasil pengawasan tersebut, tim menemukan beberapa persoalan terkait penyaluran BPNT dan PKH di Kabupaten Lamongan.

Beberapa persoalan dimaksud, yakni terjadi upaya penggiringan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengambil BPNT yang telah dipaketkan di penyedia.

“Padahal paket itu telah ditentukan,” kata dia.

Baca Juga :  Tokoh Dunia Yang Tidak Diharuskan Memiliki Paspor Jika Mau Berkunjung Lintas Negara

Tidak hanya itu, lanjut dia, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 yang berakibat pada perlakuan ketidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako/BPNT.

“Satgassus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi.

Serta edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Budi.

Selain itu, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya.

Berita Terkait

Indonesia Bisa Menjadi Penentu Harga Nikel Dunia, Berikut Analisa Para Ahli Dalam Sebuah Diskusi
Pabrik Tekstil Banyak Yang Melakukan PHK, Berikut Penjelasan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara
Volume Kendaraan Gerbang TOL Beberapa Wilayah Menjelang Iduladha 2024, Mengalami Kenaikan Yang Signifikan
Anggota Polri Kaget Setelah Sapi Kesayangannya Dibeli Presiden Jokowi Padahal Mau Diikutkan Kontes
SYL Senggol Jokowi di Dalam Persidangan, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Membantah Dengan Regulasi
Hutang Indonesia Terus Menurun, Berikut Penjelasan Bank Indonesia dan Besaran Yang Sudah Dibayar
HP dan Buku Catatan Hasto Disita KPK Terkait Kasus Harun Masiku, Diperiksa Secara Intensif Selama 4 Jam
Habib Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Penjelasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:16 WIB

Indonesia Bisa Menjadi Penentu Harga Nikel Dunia, Berikut Analisa Para Ahli Dalam Sebuah Diskusi

Kamis, 20 Juni 2024 - 22:10 WIB

Pabrik Tekstil Banyak Yang Melakukan PHK, Berikut Penjelasan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara

Senin, 17 Juni 2024 - 16:56 WIB

Volume Kendaraan Gerbang TOL Beberapa Wilayah Menjelang Iduladha 2024, Mengalami Kenaikan Yang Signifikan

Minggu, 16 Juni 2024 - 14:19 WIB

Anggota Polri Kaget Setelah Sapi Kesayangannya Dibeli Presiden Jokowi Padahal Mau Diikutkan Kontes

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:05 WIB

SYL Senggol Jokowi di Dalam Persidangan, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Membantah Dengan Regulasi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:54 WIB

Hutang Indonesia Terus Menurun, Berikut Penjelasan Bank Indonesia dan Besaran Yang Sudah Dibayar

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:44 WIB

HP dan Buku Catatan Hasto Disita KPK Terkait Kasus Harun Masiku, Diperiksa Secara Intensif Selama 4 Jam

Senin, 10 Juni 2024 - 17:42 WIB

Habib Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Penjelasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI

Berita Terbaru