Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mendapat Pensiun Seperti PNS Sesuai UU No 20 Tahun 2023

- Jurnalis

Jumat, 3 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Undang Undang Terbariu Tentang Dana Pensiun PPPK

Undang Undang Terbariu Tentang Dana Pensiun PPPK

Kabar gembira bagi semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK mendapat perhatian pemerintah terkait status purna tugas atau pensiun.

Kekhawatiran pegawai PPPK terjawab dengan peraturan terbaru tahun 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketatnya persaingan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil menimbulkan kesenjangan sosial.

Meskipun sudah mengabdi selama puluhan tahun belum tentu bisa menjadi PNS.

Oleh sebeb itu beberapa tahun lalu ada kebijakan PPPK untuk mengakomodir tenaga kerja.

Baca Juga :  Sejatinya Tokoh Masyarakat, Pemimpin Formal Maupun Informal Adalah GURU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkai PPPK Secara resmi sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Petarutan tersebut mengatur hak pensiun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Undang-undang pengganti UU No. 5/2014 tentang ASN yang Jokowi sahkan pada 31 Oktober 2023.

Menetapkan bahwa kedudukan dan jenis PPPK setara dengan PNS sebagai ASN.

Baca Juga :  Gaji 13 Pensiunan Cair Secara Berkala Mulai Tanggal 3 Juni 2024, Berikut Penjelasannya

Oleh sebab itu hak dan kewajibannya pun disatukan dalam bentuk pemberian selaku ASN.

Tidak seperti di UU 5/2014 yang memisah hak dan kewajiban PNS dan PPPK.

Bunyi Pasal 5 UU 20/2023 “Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK,” dikutip dari, Jumat (3/11/2023).

Dalam bagian ketentuan hak diatur bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.

Sumber Berita : kemenpan.go.id

Berita Terkait

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat
Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Rincian Total Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025

Berita Terbaru