Pemilihan Ulang Dilakukan di Berbagai Daerah Terkait Pileg 2024, Berikut Ketentuan Dari Mahkamah Konstitusi

- Jurnalis

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan melalui berbagai mekanisme sesuai yang sudah diatur dalam perundang undangan yang berlaku.

Ada yang selesai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan ada juga yang harus melakukan perhitugan ulang karena dianggap janggal.

Seperti dalam pemilihan Presiden 2024 dimana dalam beberapa daerah harus melakukan pencoblosan ulang karena dianggap ada kesalahan mekanisme

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.

Disatu sisi anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa PSU digelar tanpa didahului tahapan kampanye.

Baca Juga :  Armada Perang Rusia Parkir di Lautan Asia, Terdiri Dari Kapal Perang, Jet Tempur dan Helikopter

Hal itu sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.

“Pasal 98 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye,” kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Meski tidak ada kampanye, jajaran KPU daerah diminta untuk tetap memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.

Baca Juga :  Persib Bawa Semua Pemain ke Madura Meskipun Punya Modal Menang 3-0, Apakah Kode Juara,,??

“Agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pasca-putusan MK,” ujarnya.

PSU ini bakal digelar bersamaan dalam rentang waktu yang berbeda sejak putusan MK dibacakan. Terdapat 7 PSU yang dilakukan dalam batas waktu 45 hari, 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari, dan 2 PSU digelar dalam waktu 21 hari.

Adapun PSU bakal diselenggarakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.

Berita Terkait

Pupuk Hayati Pucamadu dan Bioratu Siap Menjadi Jawaban Permasalahan Petani
Kualitas Pelayanan Masyarakat Terus Menjadi Perhatian Ombudsman, OECD Menjadi Mitra Diskusi Penguatan Penilaian Kepatuhan Standar
Indonesia Harus Menyiapkan Generasi Bangsa Yang Siap Menghadapai Tantangan Masa Depan, Berikut Pernyataan Ketua DPD RI
Pegawai KPK Yang Terjerat Pemerasan dan Pungli Akan Disidangkan, Sebanyak 66 Orang Diberhentikan
Pengganti Hasyim Asy`ari Masih Belum Ditentukan, Ketua KPU Definitif Masih Menunggu Rapat Pleno
No Viral No Justice Menjadi Tantangan Anggota Dewan Untuk Menangani Urusan Rakyat, Berikut Penjelasan Ketua DPR RI
Wapres Berharap Peristiwa Salah Tangkap Tidak Terjadi Lagi, Pegi Setiawan Dijadikan Contoh
Penumpang Kereta Whoosh Mengalami Peningkatan Mencapai Setengah Juta Orang

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:08 WIB

Pupuk Hayati Pucamadu dan Bioratu Siap Menjadi Jawaban Permasalahan Petani

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:06 WIB

Kualitas Pelayanan Masyarakat Terus Menjadi Perhatian Ombudsman, OECD Menjadi Mitra Diskusi Penguatan Penilaian Kepatuhan Standar

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:43 WIB

Indonesia Harus Menyiapkan Generasi Bangsa Yang Siap Menghadapai Tantangan Masa Depan, Berikut Pernyataan Ketua DPD RI

Sabtu, 13 Juli 2024 - 18:30 WIB

Pegawai KPK Yang Terjerat Pemerasan dan Pungli Akan Disidangkan, Sebanyak 66 Orang Diberhentikan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 18:26 WIB

Pengganti Hasyim Asy`ari Masih Belum Ditentukan, Ketua KPU Definitif Masih Menunggu Rapat Pleno

Berita Terbaru