Respon Presiden Jokowi Tentang Politisasi Bansos di MK

- Jurnalis

Rabu, 3 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke 2. foto by Kemenag

jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke 2. foto by Kemenag

Banyak hal dianggap sebagai permasalahan bahkan dinilai sebagai sebuah bentuk kecurangan ketika pemilu dan pemilihan Presiden 2024.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya selalu saja ada peristiwa yang dianggap sebagai kesalahan yang disengaja.

Tuduhan tersebut dimunculkan oleh koalisi yang kalah terhadap sosok yang memenangkan pemilihan tersebut.

Tetapi kali ini berbeda karena dua pasangan yang kalah menggugat Presiden yang memenangkan pemilu.

Bantuan sosial dijadikan salah satu persoalan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait dengan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Baca Juga :  Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo- Mahfud MD, mengungkapkan bahwa.

Terjadi politisasi bansos oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan itu merupakan bentuk kecurangan dalam Pilpres.

Respon Presiden Jokowi Tentang Sidang MK

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB