Status Lahan IKN Akan Diselesaikan Secepatnya, Pemerintah Menawarkan Jual Beli Atau Sewa Sebagai Solusi

- Jurnalis

Selasa, 4 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Perpindahan Ibu Kota masih meninggalkan sekelumit permasalahan yang terjadi.

Diantaranya adalah terkait lahan yang dijadikan lokasi pembangunan dan sarana prasarana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh sebab itu pemerintah melakukan gerak cepat untuk mencari solusi terbaik dari problem itu.

Presiden Joko Widodo menugaskan Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni.

Baca Juga :  Indonesia Negara Paling Dermawan di Dunia Tahun 2023 Versi World Giving Index (WGI)

Dia akan fokus pada pengentasan masalah status lahan di IKN melalui orientasi kebijakan yang tidak merugikan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Setelah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugad Wakil Kepala Otorita IKN menggantikan Dhony Rahajoe.

“Terutama terkait badan tanah, tadi arahannya, pokoknya orientasi untuk rakyat. Jadi, tidak merugikan,” katanya.

Baca Juga :  Hasil Diskusi World Water forum (WWF) ke-10 di Bali, Masih Banyak Negara Yang Kekurangan air Bersih

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan (PUPR) menginformasikan saat ini masih terdapat 2.086 hektare lahan di IKN yang bermasalah.

Dan akan diselesaikan melalui pendekatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

Langkah yang dipersiapkan pemerintah berupa relokasi dan ganti rugi bagi masyarakat yang menerima lahannya digunakan untuk pembangunan IKN.

Berita Terkait

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta
Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:45 WIB

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terbaru