Syarat Mengajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Bagi Karyawan Yang Berhenti Kerja

- Jurnalis

Senin, 13 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Setelah proses demokrasi pemilihan presiden tahun 2024 terjadi banyak fenomena bisnis yang terdegradasi.

Hal tersebut sangat berpotensi bag perusahaan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia disebabkan banyaknya perusahaan tutup operasional maupun melakukan efisiensi.

Disarankan ketika ada tanda-tanda PHK, maka para pekerja harus segera mengambil langkah untuk mengamankan ekonominya.

Salah satunya yakni dengan mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan sebagai solusi dana darurat.

Tujuannya untuk mengganti penghasilan bulanan yang hilang setelah PHK dan mencari pekerjaan baru.

Baca Juga :  Jadwal Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil 2024 Membutuhkan 2,3 Juta Formasi

Selain mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, buruh juga memiliki jenis klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.

Syarat Untuk dapat mengajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)pekerja diharuskan memiliki akun SIAP KERJA.

Serta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut – turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum PHK.

Beberapa Manfaat dari klaim JKP adalah menerima uang tunai setiap bulan selama paling banyak 6 bulan.

Tentunya setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Baca Juga :  Manfaat Buah Alpukat Untuk Kesehatan Dan Mencegah Penyakit Berbahaya

Jumlah uang tunai yang diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan).

Adapun Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00.

Keuntungan lainnya yakni diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan berbentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Berita Terkait

Indonesia Dipercaya Mewakili 80% Perdagangan dan Investasi Dunia Setelah Berbagung OECD
Bandara Internasional Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 31/2024
Sejarah Harkitnas Dan Faktor Pendorong Kebangkitan Nasional Pasca Penjajahan
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik 5,11% Pada Kuartal I-2024, Ini dia Faktor Penyebabnya
Pemilu Satu Putaran Tahun 2024 Menghemat APBN Rp12,3 triliun
KAI UNtung 88 Miliar Selama Lebaran 2024, Sumber Pendapatannya Berasal dari Jabodetabek
Keberatan Membayar Hutang Sebesar 6,9 Triliun KAI Minta Pertolongan Pemerintah
Kemenperin Menyelesaikan Regulasi Penguat Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:36 WIB

Indonesia Dipercaya Mewakili 80% Perdagangan dan Investasi Dunia Setelah Berbagung OECD

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:31 WIB

Bandara Internasional Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 31/2024

Senin, 20 Mei 2024 - 15:40 WIB

Sejarah Harkitnas Dan Faktor Pendorong Kebangkitan Nasional Pasca Penjajahan

Senin, 13 Mei 2024 - 11:10 WIB

Syarat Mengajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Bagi Karyawan Yang Berhenti Kerja

Senin, 6 Mei 2024 - 17:21 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik 5,11% Pada Kuartal I-2024, Ini dia Faktor Penyebabnya

Sabtu, 27 April 2024 - 18:45 WIB

Pemilu Satu Putaran Tahun 2024 Menghemat APBN Rp12,3 triliun

Rabu, 24 April 2024 - 15:20 WIB

KAI UNtung 88 Miliar Selama Lebaran 2024, Sumber Pendapatannya Berasal dari Jabodetabek

Rabu, 24 April 2024 - 10:44 WIB

Keberatan Membayar Hutang Sebesar 6,9 Triliun KAI Minta Pertolongan Pemerintah

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB