SYL Senggol Jokowi di Dalam Persidangan, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Membantah Dengan Regulasi

- Jurnalis

Sabtu, 15 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang korupsi kementerian pertanian semakin melebar dengan mengaitkan beberapa tokoh.

Didalam persidangan SYL menerangkan bahwa ada peran Presiden dalam tindakan yang dia lakukan.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono membantah pernyataan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SYL menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan penarikan uang di kementerian.

“Tidak benar ada instruksi Presiden dalam rapat kabinet kepada para menteri/kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam penanggulangan krisis pangan akibat pandemi dan El Nino,” kata Dini melalui pesan singkatnya, Kamis.dikutip dari Antara sabtu 15/6.

Baca Juga :  Suami BCL Dilaporkan Mantan Istrinya Karena Kasus Penggelapan Dana, Berawal Dari Membangun Bisnis Makanan dan Minuman

Dia menjelaskan bahwa setiap instruksi Presiden dan penggunaan diskresi oleh para pembantu presiden untuk menanggulangi suatu permasalahan.

Harus dimaknai dan dibatasi sesuai prosedur diskresi yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yang tidak boleh melampaui wewenang menteri/kepala lembaga, serta dilaporkan kepada Presiden selaku atasannya.

Baca Juga :  Mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi Meminta Masyarakat Bijaksana Menilai Pembunuhan Vina dan Eki

“Setiap penarikan uang atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat atau aparatur sipil negara untuk kepentingan pribadi merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana,” ujar Dini.

Sebelumnya dalam sidang kasus korupsi yang dijalaninya, SYL mengatakan bahwa.

Kebijakan yang ia ambil ketika menjabat sebagai Mentan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden, menyusul peringatan krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan fenomena El Nino.

Berita Terkait

Hasto Tidak Menghadiri Pangilan KPK Karena Bertugas di Luar Kota, Bantah Terlibat Korupsi DJKA
Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menjadi Saksi Korupsi, Diperiksa Penyidik KPK
Bebas Murni Setelah Menjalani Vonis 1 Tahun Penjara di Lapas Indramayu, Panji Gumilang Tidak Perlu Wajib Lapor
Ketua PWI Pusat Melawan Dewan Kehormatan Karena Dianggap Memberhentikan Secara Tidak Sah
Pembangunan Batalyon Brimob Akan Dilakukan di Beberapa Wilayah Papua, Untuk Meningkatkan Stabilitas Keamanan
Suami BCL Dilaporkan Mantan Istrinya Karena Kasus Penggelapan Dana, Berawal Dari Membangun Bisnis Makanan dan Minuman
Pegi Setiawan Bebas Dari Tahanan Setelah Menang Praperadilan, Berikut Penjelasan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung
Investasi 40 Triliun Akan Didatangkan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus di Batam

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 16:04 WIB

Hasto Tidak Menghadiri Pangilan KPK Karena Bertugas di Luar Kota, Bantah Terlibat Korupsi DJKA

Minggu, 21 Juli 2024 - 16:00 WIB

Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menjadi Saksi Korupsi, Diperiksa Penyidik KPK

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:02 WIB

Bebas Murni Setelah Menjalani Vonis 1 Tahun Penjara di Lapas Indramayu, Panji Gumilang Tidak Perlu Wajib Lapor

Rabu, 17 Juli 2024 - 16:03 WIB

Ketua PWI Pusat Melawan Dewan Kehormatan Karena Dianggap Memberhentikan Secara Tidak Sah

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:57 WIB

Pembangunan Batalyon Brimob Akan Dilakukan di Beberapa Wilayah Papua, Untuk Meningkatkan Stabilitas Keamanan

Berita Terbaru