Uang Pensiun Anggota DPR Setelah Tidak Menjabat, Setara Dengan UMR Daerah Jawa Timur

- Jurnalis

Sabtu, 4 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat ini untuk mendapatkan pensiunan tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil dan mengabdi lama.

Karena kebijakan pemerintah memberikan peraturan baru terkait uang pensiun dan siapa yang berhak menerimanya.

Meskipun hanya bekerja selama lima tahun saja tetapi ada keistimewaan yang didapat oleh anggota legislatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap merasakan keuntungan meskipun sudah tidak menjabat lagi.

Baca Juga :  Kerja Bareng IJTI Tapal Kuda, Pemdes Jubung Gelar FiveFeo Soccer Kids 2023

Karena mereka akan mendapat fasilitas Salah satunya adalah uang pensiun seumur hidup.

Pensiunan yang diterima oleh DPR masuk dalam UU 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.

Mereka berhak untuk mendapatkan pensiunan karena termasuk bagian dari lembaga tinggi negara.

Baca Juga :  Perpindahan Ibu Kota Negara Sudah Diprediksi Joe Biden Berdasarkan Data Badan Antariksa NASA

“Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun,” demikian pasal 13 UU 12/1980.

Sedangkan untuk pembayaran dilakukan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR dilakukan secara penuh saat masih sehat.

Berita Terkait

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas
Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya
Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum
Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut
KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait
KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a
Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal
Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:26 WIB

Narapidana Beragama Buddha Mendapat Remisi Waisak 2024, 8 Orang Langsung Bebas

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:25 WIB

Mahkamah Konstitusi Mengugurkan Perkara Hasil Pileg 2024, Berikut Ulasannya

Senin, 20 Mei 2024 - 15:43 WIB

Jokowi Mengenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Pada Pembukaan World Water Forum

Minggu, 19 Mei 2024 - 13:30 WIB

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 persen, Berikut Tanggapan DPR RI Terkait Kenaikan Tersebut

Sabtu, 18 Mei 2024 - 23:43 WIB

KIA Menjadi Syarat Wajib PPDB di Kota Bekasi, Berikut Penjelasan Kepala Dinas Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:12 WIB

KPU Jatim menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 845 miliar dari pemerintah. Dana itu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 a

Kamis, 16 Mei 2024 - 10:07 WIB

Merajut Silaturahmi Aliansi Wartawan Selatan Gelar Halal Bihalal

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:46 WIB

Dasar Penolakan Dewan Pers Terhadap RUU Penyiaran, Berpotensi Hilangnya Hak Kebebasan Media Dan Tumpang Tindih Dalam Penyelesaian Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Mobil SYL Disita KPK Saat Disembunyikan di Lahan Kosong Makasar

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:34 WIB