UU KIA Memberikan Cuti Selama Enam Bulan Bagi Pekerja Yang Melahirkan, Sudah Disetujui Oleh DPR RI

- Jurnalis

Kamis, 6 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bagi para pekerja yang sedang dalam proses kehamilan wajib bersyukur karena ada peraturan terbaru.

Peraturan tersebut sudah disahkan dan disetuji oleh wakil rakyat di Palermen sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-undang (UU), Selasa (4/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga para ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan.

Baca Juga :  Jumlah Kuota Haji 2024 Mengalami Peningkatan 20.000 jemaah, Berikut Jadwal Keberangkatannya

Pengesahan UU KIA ditetapkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Dalam agenda rapat pembahasan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sebanyak sembilan fraksi di DPR mengatakan setuju atas pengesahan RUU tersebut.

“Apakah RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat disahkan menjadi undang-undang?”

Baca Juga :  Layanan Tol Surabaya - Mojokerjo Dioptimalkan Saat Libur Iduladha 1445 Hijriah Demi Kenyamanan Masyarakat

Hal itu ditanyakan Puan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir, Selasa (4/6/2024).

“Setuju,” jawab seluruh Anggota Dewan yang diikuti oleh ketukan palu oleh Puan.

Sebelum diketuk, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Diah Pitaloka melaporkan hasil pembahasan RUU KIA di komisinya.

Berita Terkait

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta
Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan
Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu
Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial
Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar
Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya
Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:45 WIB

Menteri PUPR Kerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) Untuk Mengantisipasi Banjir Jakarta

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:55 WIB

Sri Mulyani Aktif Koordinasi Dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Langkah Efektif Dalam Transisi Kepemimpinan

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:13 WIB

Ekspor Ikan Tuna Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Setiap Tahunnya, Berikut Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:00 WIB

Menteri ESDM Menentukan Kebijakan Subsidi Tarif Listik 2025, Prioritas Utama Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:56 WIB

Ombudsman RI: Pelaku Judi Tidak Boleh Mendapat Bansos Tetapi Harus Rehabilitasi Sosial

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:55 WIB

Ombudsman Menilai Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Asal Konsep dan Tata Kelolanya Benar

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:13 WIB

Pendaftaran PNS 2024 Sudah Diumumkan KemenPANRB, Berikut Informasi Lengkapnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:47 WIB

Komisi II DPR RI Meminta Kementerian ATR/BPN Menyelesaikan Kasus Mafia Tanah Dengan Respons Cepat Terhadap Laporan Masyarakat

Berita Terbaru